UN=Melatih Kerja Keras?

Ujian Nasional atawa yang biasa disingkan UN akhirnya tetap dilaksakan karena dianggap bisa menjadi patokan untuk mengejar kemajuan pendidikan. Bahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, selama ini bangsa Indonesia sangat rendah kerja kerasnya. Lewat UN ini diharapkan bisa mendidik siswa untuk berkerja keras. Yah, Ujian Nasional dianggap sebagai upaya mendidik kerja keras.

Inilah pernytaan Wapres yang lagi-lagi seperti blunder, atau mungkin karena "ketidaktauhannya" atau bahkan "kenaifannya", yang tidak jauh berbeda saat dia dengan polosnya mengaku buta teknologi informasi, dan tidak bisa menggunakan internet, apalgi mengecek email. Pantas saja pemerintah kita tidak pernah menghargai teknologi, dan kini banyak ilmuan mengatakan Iptek Indonesia sudah sampai titik nadir.

Kembali ke soal UN tadi, Wapres sepertinya memang tidak tau persis soal pendidikan, atau memang para pembantunya, yakni para menter-menterinya yang berurusan dengan pendidikan tidak memberi tahu. Yang pasti, ungkapan wapres ini sebearnya sangat bertolak belakang dengan pernytaannya bahwa UN itu untuk menumbuhkan budaya kerja keras. Padahal, UN hanya sebagai dari proses pendidikan, yakni bagian dari evaluasi pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan proses, sehingga hasil tidak bisa diukur dari satu variabel yang bernama UN tersebut untuk mengetahui hasil pendidikan.

Melihat potret pendidikan kita memang tak ubahnya melihat potret diri kita sendiri, potrek negara kita sendiri, yang sepertinya tidak bisa mengurus diri sendiri juga lingkungannya. Pemerintah, yang kini banyak dikendalikan oleh partai-parti politik sepertinya lebih sibuk dengan urusan dapur dia sendiri. Semangat membangun Indonesia sebagai satu negara hanya semangat yang nomor sekian, sebelum semangat mencari untung buat dirinya, kelompoknya, juga partainya.

Dalam urusan pendidikan, semangat UN sangat terlihat dari adanya tarik-menarik kepentingan politik, uang, kekuasaan, dibading urusan memajukan pendidikan yang sesungguhnya.

Makanya, meski sekarang rencana menaikkan anggaran pendidikan hingga 20 persen dari APBN seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang posri itu masih sangat kecil, bahkan tidak ada sepertiga dari hutang luar negeri yang harus dibayar tiap tahun. Menurut catatan pengamat eknomo Revisron Bashwir, APBN untuk pendidikan nilai Rp 35 triliun, sementara hutang luar negeri yang harus dibayar nilainya 150 triliun.

Lebih celaka lagi, dari nilai yang "hanya" sedikit itu, masih cukup tinggi kebocorannya. Kebocoran yang sangat tinggi di anggaran tiap departemen pemerintahan memang bukan rahasia lagi, dan itu sepertinya sudah jadi pekerjaan rutin bagi para pimpinan proyek untuk mengutak-atik anggaran itu, karena diapaki oleh foya para direktur, dirjen, dan petinggi lain negara ini yang memang sudah terkenal sanagt boros.

Misalnya, biaya untuk yang sangat tidak perlu, golf, sewa apartemen, dan biaya-biaya dinas lain, yang tentunya harus diambil dari anggaran masing-masing departemen ini. "Sampai saat ini, biaya seperti itu tidak pernah hilang, bahkan cenderung lebih tinggi," kata teman yang kebetulan kerja di sebuah instansi pemerintah.

"Kita ini kan mau isntan saja, tidak pernah invertasi untuk jangka panjang yang menguntungkan, seperti menanam kayu jati, tapi lebih memilih kangkung yang cepet-cepet saja," kata Sosiolog Imam B Prasodjo.

Jadi, benarkah UN=Melatih Kerja Keras?